Buletin Tjroeng Gelegak Jiwa Nusantara :: Buletin Musik Keroncong

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM KERONCONG

Pengantar

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta telah berlaku sejak di undangkan pada tanggal 29 Juli 2002 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan maksud melindungi karya pencipta sebagai kekayaan seni dan budaya yang merupakan salah satu sumber dari karya intelektual, sehingga dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang senantiasa melibatkan para pemiliknya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Sebagai salah satu Negara anggota World Trade Organization (WTO) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property (Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), maka Indonesia juga harus merealisasikan The Berne Convention for the Protection or Artistic and Literary Works ( Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Hal ini menjadi sangat penting kedudukannya dalam upaya melakukan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Dalam seni musik, dalam hal ini musik keroncong pun membutuhkan perlindungan yang sama seperti halnya perlindungan atas karya seni yang lain.

Kekayaan seni dan budaya serta pengembangan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya para pencipta lagu-lagu keroncong memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut menjadi mutlak diperlukan agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat serta terciptanya hak ekonomi dan hak moral bagi penciptanya. Pada titik ini, dimaksudkan si pencipta bisa mendapat manfaat ekonomis atas ciptaannya serta hasil karyanya selalu melekat pada pencipta meskipun hak ciptanya telah dialihkan.

Para Pihak dalam HAKI

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002, beberapa definisi dicantumkan untuk mempertegas para pihak yang biasa terlibat dalam proses penciptaan sebuah karya seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak cipta, pencipta ciptaan dari pemegang hak cipta, pelaku, produser pelaksana acara, lembaga penjual hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memeberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa penjelasan bisa menjadi acuan bagi pegiat seni dan sastra untuk semakin memahami undang-undang berkait dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, yaitu :

Para pihak di atas memiliki hubungan yang seharusnya jelas dan terukur, sehingga pada akhirnya tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Secara umum, dunia seni dan sastra ketika masuk ke dalam wilayah hiburan akan berimplikasi pada aspek ekonomi. Keterlibatan sponsor, dan juga pihak swasta lain memberi warna dan kegairahan baru dalam berkesenian. Dan persis pada situasi ini fairness seperti yang tertuang dalam perlindungan HAKI sering terlanggar. Pencipta, aktris, dan musisi seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan.

Memanfaatkan UU HAKI

Untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak, memahami dan memanfaatkan UU HAKI menjadi mutlak. Sebagai contoh, beberapa pelaku seni melaksanakan perjanjian dengan para lisensi/produksi rekaman mereka dengan membeli karya tersebut dengan jual putus, yang berarti para pelaku-pelaku seni hanya menerima 1 (satu) kali saja, sementara padahal pihak produser/ rekaman bisa menjual atau memproduksi beribu-ribu kali. Terkait dengan penerimaan royalty bagi pencipta lagu juga sulit untuk diketahui berapa banyak hasil karya ciptanya tersebut diproduksi dan laku terjual di pasaran. Pada kondisi ini dapat diacu Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta bab V pasal 45 ayat 3 tentang kewajiban para pemegang lisensi untuk memberikan royalty kepada pemegang hak cipta.

Berkait dengan hak royalty, diperlukan sistem dan mekanisme yang lebih transparan dan menjunjung tinggi asas fairness. Para pencipta lagu khususnya harus lebih pro-aktif untuk segera mendaftarkan hak ciptanya demi perlindungan hukumnya dan tidak menjadi korban lebih jauh atas karya yang telah dibuatnya. Demikian juga badan penyiaran public produksi rekaman dan pengguna hasil karya cipta dimaksud dalam memberikan royalty langsung saja kepada para pencipta lagu yang berhak menerimanya.

Jika terjadi perselisihan atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual, UU No 19 tentang Hak Cipta bisa menjadi perangkat untuk mencapai solusi hukum. Seperti halnya sebagai berikut :

Apabila terjadi sengketa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 19 tahun 2002 meliputi :

• Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.

• Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya itu padahal diketahui bahwa yang bersangkutan bukan pencipta aslinya.

• Mengubah judul lagu

• Mengubah isi ciptaan

Berdasarkan pasal 56, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada si pelanggar hak cipta/ pemegang lisensi melalui pengaduan niaga sesuai wilayah hukumnya dengan materi gugatan :

1. Mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hasil penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta.

2. Menghentikan kegiatan yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak cipta tersebut.

Gugatan tersebut diatas tidak berlaku bagi ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh/ menggunakan/ memperbanyak ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri atau tidak untuk suatu kegiatan komersial.

Selanjutnya dalam penyidikan kasus pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan 56 undang-undang no. 19 tahun 2002, kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan hak cipta.

Ketentuan Pidana (pasal 72 UU No.14 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja/ tanpa hak melakukan perbuatan pidana pelanggaran hak cipta meliputi :

1. Memperbanyak/ menyiarkan rekaman suara/ gambar pertunjukan hasil ciptaan seseorang tanpa izin dipidana penjara minimal 1 bulan dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maksimal 7 tahun denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2. Menyiarkan/ mengedarkan/ menjual kepada umum tanpa izin pemegang hak cipta dipidana 5 tahun dan denda Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

3. Memperbanyak hak cipta orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial dipidana 5 tahun denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Dan seterusnya sesuai dengan tingkat pelanggarannya (vide undang-undang no.19 tahun 2002 bab XIII pasal 72 tentang ketentuan pidana)

Upaya Perlindungan Karya Seni dan Sastra

Untuk upaya perlindungan karya seni dan sastra, hal yang harus dilakukan oleh sang pencipta adalah :

1. Pencipta lagu harus segera mendapatkan karya ciptaannya ke Direktorat Jenderal hak atas kekayaan intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melengkapi :

   1. Identitas pencipta (KTP);

   2. Hasil ciptaanya asli baik dengan not angka maupun balok;

   3. Menyiapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

   4. Biodata pencipta.

2. Pelaku seni/ penyanyi/ musisi harus benar-benar teliti sebelum menandatangani kontrak antara lain :

   1. Jangka waktu kontrak termasuk penguasaan hak cipta, usahakan dengan batas waktu pertahun.

   2. Hindarkan adanya jual putus terhadap hasil ciptaan/ karya seni mengenai harga kontrak, sebaiknya diperhitungkan dengan perbandingan nilai jual ciptaan tersebut serta keuntungan yang didapat oleh produksi rekaman.

   3. Penyiaran public (TVRI dan lain-lain)

Perlindungan atas karya dan kekayaan intelektual akan menjadi sia-sia jika tidak didukung dengan langkah pro-aktif dari pegiat kesenian itu sendiri. Demikian halnya dengan lagu-lagu keroncong, para pegiat dan pencipta lagu-lagu keroncong harus pro-aktif untuk mendaftarkan lagu-lagu karyanya ke institusi yang menanganinya, yakni Departemen Hukum dan HAM. Langkah ini diharapkan akan semakin menumbuhkan daya kreatif bagi para pelaku seni, tanpa harus takut karyanya akan dijiplak, dan semakin banyak berkarya, selain semakin menambah jumlah lagu, juga akan berdampak pada aspek ekonomis sang seniman. Harapan di masa mendatang adalah bahwa kondisinya akan semakin lebih baik dibanding hari ini.

Salam keroncong,

Oleh : Soekardi, SH.MH

Pudarnya “Imagined Community”

Oleh Robertus Wijanarko

Nations, however, have no clearly identifiable births, and their deaths, if they ever happen, are never natural. (Benedict Anderson)

MOMEN kelahiran nasion memang tidak pernah teridentifikasi secara gamblang. Nasion lahir sebagai sebuah produk (strategi), karena itu kematiannya juga terjadi karena diproduksi, bukan terjadi sendiri secara alamiah.

Kematiannya disebabkan suatu tindakan, keputusan, atau strategi (sosial-budaya-politik) tertentu. Surutnya perasaan kesatuan sebagai nasion, kaburnya cita rasa akan identitas sebagai bangsa-entah secara spatial maupun kultural-atau memudarnya kesatuan cita-cita yang hendak diraih, selalu disebabkan rangkaian tindakan, keputusan, atau strategi sosial, budaya atau politik tertentu.

Untuk meneliti kebenaran dan memahami relevansi pemikiran Benedict Anderson, bagi Indonesia, kita perlu menelusuri gagasan-gagasan yang diajukan tentang nasion sebagai imagined community (komunitas terimaji), dan tentang bagaimana tumbuhnya kesadaran akan nation dari bangsa Indonesia, sebagaimana disajikan dalam karyanya yang kian mendapat tempat di antara pemikir Eropa dan Amerika, Imagined Communities.

Definisi antropologisnya Benedict Anderson menunjukkan, nasion, pertama-tama, adalah sebuah imagined community, karena tidak semua anggotanya pernah (akan) saling kenal, bertemu, atau mendengar, meski dalam benak mereka selalu tumbuh kesadaran, mereka merupakan suatu persekutuan.

Kedua, betapapun besar komunitas yang terimaji, selalu ada batas teritori (limited), yang memisahkan nasion itu dengan nasion-nasion yang lain.

Ketiga, komunitas terimaji itu komunitas yang berdaulat (sovereign), karena konsep itu lahir dalam konteks era sekularisasi, atau dalam rumusan Anderson "born in an age in which Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divine-ordained, hierarchical dynastic realm". (Benedict Anderson, Imagined Communities, 7)

Keempat, nasion selalu terimaji sebagai sebuah komunitas (community), sebab meski dalam kenyataan komunitas itu ditandai aneka perbedaan atau kesenjangan, nasion selalu dipahami sebagai persaudaraan yang mendalam.

Anderson menengarai, embrio sense of nation di Indonesia berawal dari ditinggalkannya sikap indiferent inlanders sebagai kaum terjajah. Meski kita tidak bisa membidik secara akurat kapan momen kelahiran kesadaran itu tumbuh, demikian Anderson, kesadaran itu secara perlahan mulai digenggam kaum muda terpelajar, yang berkat kemampuannya memahami bahasa Belanda (bilingual), mempunyai akses, entah melalui ruang kelas atau pergaulan dengan kaum penjajah, ke soal-soal atau tema-tema berskala internasional, antara lain kesadaran akan identitas, bahasa, dan nasionalisme a la Eropa, yang pada gilirannya mencerahkan budi kaum muda cendekia bangsa Indonesia dan memutus sikap indiferent. Pencerahan budi yang menggugah kesadaran akan identitas dan kedaulatan, yang dipompa semangat, energi, dan imajinasi sebagai ciri "kemudaan" kaum muda terpelajar, inilah yang lalu saling di-sharing-kan, ditukar dan ditularkan melalui bahasa.

Kesadaran akan kesatuan identitas yang terakit melalui "media" bahasa dengan sendirinya menempatkan "bahasa penyatu" (kesatuan) sebagai prasyarat yang tak dapat dielakkan (conditio sine qua non) untuk membangun identitas dan mengikat komunalitas. Karena itu bukan tanpa alasan, kaum muda tercerahkan ini menganonisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional.

ANALISIS antropologis Benedict Anderson ini membuktikan, pertama, bahasa memainkan peran signifikan dalam proses kelahiran nasion. Bahasa-lah yang mencerahkan kaum muda terpelajar sekaligus menghantar mereka kepada ide-ide besar, yang pada gilirannya menghentikan sikap indiferent. Bahasa pula(!) yang merakit kisah-kisah kaum inlanders muda, yang menggumpal menjadi kesadaran akan kesatuan identitas, yang lalu berkembang menjadi kesadaran akan nasion. Sementara emblem-emblem lain merupakan tambahan yang meramaikan sekaligus menegaskan!

Kedua, studi Benedict Anderson juga menunjukkan, identitas nasional merupakan produksi. Perasaan kesatuan identitas (nasional) tidak pertama-tama muncul berdasar kesadaran akan kesatuan latar belakang budaya, suku, agama, atau golongan sosial, tetapi lebih merupakan "strategi" (produk) sosial-budaya-politik untuk membangun, memproduk, dan mereproduksi identitas diri (self-identity) baru sebagai negasi terhadap identitas yang diimposisikan kekuatan penjajah.

Karena itu, benar apa yang ditegaskan Soekarno saat mengutip Ernest Renan: "Nationalism! To be a nation! It was no later than the year 1882 that Ernest Renan published his idea of concept of ’nationhood’". "Nationhood", according to this author is a spirit of life, an intellectual principle arising from two things: firstly, the people in former times had to be together to face what came, secondly, the people now must have the will, the wish to live and be one. Not race, nor language, nor religion, nor similarity of needs, nor the borders of the land make that nation…. (Holtsappel, Nationalism, 74)

Nasionalisme merupakan wacana untuk menggugat identitas diri yang diimposisikan penjajah, memugar kesadaran diri yang baru, dan menegosiasi pola relasi baru (dengan "penjajah") berdasar kesadaran diri yang baru itu. Nasionalisme merupakan strategi sosial-budaya-politik yang digunakan sebagai kendaraan untuk melawan imperialisme.

Ketiga, energi intrinsik golongan muda terpelajar Indonesia, yang menyembul dalam sikap-sikap yang berani untuk menggugat status dan pola relasi mapan yang diimposisikan, mengkritisi keadaan berdasar pemahaman-pemahaman baru, mengartikulasikan dan mengonsolidasikan kesadaran dan keyakinan, dan membangun jaringan–jaringan kesadaran akan identitas, merupakan élan vital bagi berkembangnya (dan sustainabilitas) gagasan tentang nasion.

STUDI antropologis Benedict Anderson tentang lahirnya nasion (imagined community) di Indonesia menunjukkan, nasion lahir sebagai produk, merupakan strategi sosial-budaya-politik guna menghadapi penjajah, karena itu kematiannya tak pernah terjadi dengan sendirinya atau secara natural, tetapi disebabkan suatu produk, suatu "deformasi" strategi sosial-budaya-politik yang terwujud dalam tiap tindakan dan keputusan sosial-budaya-politik dari pihak-pihak yang punya akses ke kebijakan publik, kekuasaan, dan pengaruh.

Bukankah keluhan-keluhan tentang merosotnya semangat nasionalisme (kalau benar)-kendornya ikatan sosial dan rasa solidaritas yang tercermin dalam tindakan menindas-menguras-memanipulasi guna melanggengkan status sosial? Lunturnya kesadaran akan kesatuan identitas yang tampak pada sikap-sikap egois dan mencari keuntungan sendiri, kaburnya imaji akan batas wilayah teritorial nasional yang tercermin pada meningkatnya semangat kedaerahan atau primordial atau kesukuan, surutnya semangat persaudaraan yang terlihat dalam konflik sosial berdasar sentimen agama-golongan sosial-etnik, disebabkan deformasi strategi sosial-budaya-politik tanpa visi sistematis (strategis), yang tercermin dalam kebijakan dan keputusan publik yang serampangan, yang menepikan cita rasa persaudaraan dan kesadaran sebagai sebuah tubuh atau komunitas yang disebut nasion, yang sarat vested interests dan agenda-agenda sempit tersembunyi?

Dengan kata lain, lunturnya semangat nasionalisme, bukan terjadi dengan sendirinya karena penjajah telah pergi, tetapi justru diproduk penguasa yang mempunyai akses ke kebijakan publik. Mereka inilah kuman yang membusukkan sel-sel yang menjadi daya hidup yang disebut nasion.

Akhirnya kita dihadapkan pada pertanyaan yang menggelisahkan: dengan senjata apakah kita menghadapi kembalinya gelombang kolonialisme yang lebih dahsyat dengan wajah perdagangan (kapitalisme) global, sementara imagined community tiba-tiba menguap seperti asap? Dengan bahasa dan wacana macam apa kita memproduksi dan terus mereproduksi identitas kita, peran kita, pola relasi kita dengan kaum kapitalis global, sehingga kita tidak sekadar mengikuti nada yang diskema kaum kapitalis. Dengan bahasa, apa kita akan menuliskan narasi kehidupan atau eksistensi kita sebagai "nation"?